Atasi Kelangkaan Pupuk di Jeneponto, Pj Bupati Tambah Kuota 27 Ribu Ton Pupuk dari Sebelumnya 14 Ribu Ton

JENEPONTO, SULSEL - Pupuk bersubsidi salah satu persoalan di tengah-tengah masyarakat, terkhusus bagi masyarakat petani di Kabupaten Jeneponto.

Pasalnya, tidak sedikit petani di Jeneponto menjerit akibat kelangkaan pupuk bersubsidi ini. Bahkan, mereka (petani) rela membeli pupuk di luar wilayah Kabupaten Jeneponto meskipun diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga: Kepala BNPT : Lawan Terorisme Melalui Gerakan Cinta NKRI

Para penggiat pun sampai turun di jalan menyuarakan kesedihan yang dialami oleh rakyat kecil karena ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Jeneponto tidak terpenuhi.

Irisan kelangkaan pupuk ini teratasi cepat nyaris seratus persen setelah hadirnya sosok pemimpin Pj. Bupati Jeneponto yang betul-betul peduli dan merasakan nasib para petani kita di Butta Turatea.

Baca juga: Hadiri Pemusnahan 940 Buah Sajam, Walikota Makassar Sebut Pembusuran di Makassar Berkurang

Dengan berbagai upaya, Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri harus berhadapan dengan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Jeneponto.

Al hasil, Pj Bupati Junaedi mendapat penambahan kuota 27 ribu ton pupuk bersubsidi masuk di wilayah Jeneponto dari sebelumnya hanya mendapat jatah 14 ribu ton pupuk.

Baca juga: Imigrasi Berikan Bebas Visa Untuk Delegasi G-20 Dan Jurnalis Asing

"Kalau terkait pupuk awal saya masuk kan jeneponto hanya dapat jatah 14 ribu ton pupuk dan setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan dan menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian pertanian, alhamdulillah kita mendapatkan kouta tambahan hampir 100 persen. Saat ini menjadi 27 ribu ton pupuk yang masuk di Jeneponto, " kata Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri kepada Indonesiasatu.co.id usai pembukaan semarak kemerdekaan HUT RI yang ke-79 Pemuda Tamalatea Cup III di Lapangan sepak bola Taneta, Kecamatan Tamalatea pada Kamis (2/8/2024).

Kata Junaedi, cuma memang sesuai fakta bahwa kebutuhan pupuk di Jeneponto kurang lebih 32 ribu ton sehingga pemerintah harus hadir membersamai petani.

Baca juga: Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Gandeng Dekranasda Gelar Kegiatan Pengembangan Layanan Konsultasi Hukum untuk UMKM

"Makanya saya kemarin sudah menyampaikan ke DPR bahwa untuk pupuk ini kita divisi 5000 ton. Bagaimana cara mengatasinya saya akan mendorong perseroan untuk hadir menjadi penyuplai pupuk tetapi tentu yang harganya tidak sama dengan yang subsidi, kita akan berikan pupuk non subsidi dan tetap pemerintah hadir bagaimana bisa meringankan beban masyarakat terkait dengan pemenuhan pupuk ini, " pungkasnya (*).